Senin, 12 Februari 2024 17:12 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam film Dirty Vote Ahli Hukum Tata Negar, Bivitri Susanti memberikan penjelasannya soal bantuan sosial (bansos) yang dijadikan alat politik. Ia kemudian menyebut salah satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi.

"Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics," kata Bivitri Susanti dalam film yang disutradarai Dandy Laksono tersebut.

Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali.

"Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri.

Dalam pemaparannya di film Dirty Vote, Bivitri memang menyoroti gelontoran anggaran bansos menjelang Pemilu 2024 yang dianggap berlebihan. Sebab, untuk bulan Januari saja pemerintah sudah menghabiskan Rp 78,06 triliun. Bantuan sosial ini dinilai berlebihan dibandingkan dengan bansos saat pandemi Covid-19.

Apa itu politik gentong babi?

Dilansir dari Koran Tempo, politik gentong babi awalnya dikenal di Amerika Serikat sebagai politik iming-iming dan penggunaan sumber daya negara untuk membeli pengaruh pemilih. Istilah “gentong babi” merupakan metafora dari cerita di Amerika Serikat pada zaman perbudakan. Para budak dengan sengaja memperlambat kerja mereka untuk mengurangi keuntungan pemilik budak.

Karena itu pemilik budak menggunakan strategi untuk memacu kinerja budak. Cara tersebut dengan menyiapkan sup daging babi dalam gentong. Pemilik budak akan mengumumkan siapa yang paling cepat dan giat bekerja akan dipersilahkan mengambil daging tersebut. Cara ini kemudian direproduksi dalam dunia politik. Sehingga asumsi yang muncul adalah masalah ekonomi dan perut lapar tak bisa diajak berkompromi.

Dalam praktiknya politik gentong babi dijalankan dengan sumber daya negara, melalui program-program populis yang sengaja diimplementasikan pada periode elektoral dengan tujuan merebut suara dan dukungan pemilih. Dalam hal ini yang menerapkan program bansos tentunya penguasa. Kelompok yang menjadi target sasaran adalah mereka yang pemilih pendukung atau bahkan pemilih yang condok ke oposisi.

Dalam politik gentong babi ini terjadi pertukaran barang dan jasa. Aktor pejabat mengalokasikan sumber-sumber anggaran melalui berbagai program bantuan. Sedangkan masyarakat yang merasa terbantu akan membalas “kebaikan” inkumben dnegan cara memilihnya kembali. Sehingga penguasa mendapat keuntungan dan masyarakat memperoleh bantuan.

YOLANDA AGNE | RIRI RAHAYU | IMAM HAMDI

Berita terkait

Presiden Jokowi Tambah Satu Direktorat Bareskrim Polri

13 menit lalu

Presiden Jokowi menambah satu direktorat baru di Bareskrim Polri lewat Perpres yang diterbitkan pada 12 Februari 2024.

Boyamin Saiman Apresiasi Film Dirty Vote: Bagus, Bagian dari Sinema Ilmiah

31 menit lalu

Komentar Boyamin Saiman, ayah Almas Tsaqibbirru soal film Dirty Vote.

2 Hari Dirty Vote Tembus Lebih dari 16 Juta Penonton, Sudan Nonton Film Berdurasi 1 Jam 55 Menit 22 Detik Ini?

33 menit lalu

Munculnya film Dirty Vote langsung menyedot perhatian publik menjelang Pemilu 2024, mengungkap indikasi kecurangan sistematis dalam pemilu kali ini.

Pratikno Klaim Tak Ada Pertemuan Jokowi dan Andi Widjajanto Bahas Pemilu 2024

56 menit lalu

Dalam satu pertemuan, Andi mengatakan Jokowi menyampaikan tiga poin: Prabowo Subianto akan menang pilpres, Partai Solidaritas Indonesia akan lolos ke DPR, dan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan turun.

Begini Kata Cak Imin Saat Tahu Dilaporkan karena Komentari Film Dirty Vote

57 menit lalu

Melalui cuitan di Twitter/X, Cak Imin menanggapi berita pelaporan terhadap dirinya karena mengomentari film Dirty Vote.

Dirty Vote Kupas 3 Pelanggaran Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Wanita Emas, Kuota Perempuan, Pendaftaran Gibran

1 jam lalu

Film dokumenter Dirty Vote ungkap 3 pelanggaran Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Soal wanita emas, kuota perempuan, terakhir putusan DKPP pendaftaran Gibran

Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, Kelakar Zainal Arifin Mochtar: Kunjungilah Kalau Saya Ditahan Nanti

1 jam lalu

Zainal Arifin Mochtar menanggapi soal pelaporan film Dirty Vote.

Advokat Nilai Film Dirty Vote Tak Masuk Kategori Pelanggaran Pemilu dan Tak Ada Unsur Fitnah

1 jam lalu

"Lembaga Kepolisian harus hati-hati dan harus menolak laporan terhadap film Dirty Vote," ujar Advokat Haris Azhar Law Office.

Soal Film Dirty Vote Diduga Kampanye Hitam, Bawaslu: Masih dalam Kajian

1 jam lalu

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menanggapi dugaan kampanye hitam atau black campaing dalam film Dirty Vote.

Ma'ruf Amin Bersuara Soal Fenomena Demokrasi Hari-hari Ini, Begini Tanggapannya Tentang Dirty Vote

1 jam lalu

Wapres Ma'ruf Amin buka suara soal fenomena demokrasi belakangan ini. Termasuk tanggapannya mengenai film Dirty Vote.