Jika terpilih, Prabowo Subianto akan mempercepat produksi dokter di Indonesia dengan memperbanyak pembukaan fakultas kedokteran. Dari 92 fakultas kedokteran menjadi 300 FK.

Pernyataan calon presiden nomor urut 02 tersebut tidak sepenuhnya benar. Mengacu standar ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) satu dokter per seribu penduduk dengan kondisi Indonesia saat ini, kekurangannya 'hanya' di angka 90 ribu lantaran kini tercatat ada lebih dari 180 ribu dokter umum.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi juga menekankan pemerintah sudah menambah 15 FK untuk kebutuhan tersebut, yang dinilai cukup menambah 'porsi' SDM di fasilitas kesehatan selama tiga tahun ke depan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah kalau kemudian bicara dari sisi produksi, maka kita bicara assessment dulu dong, jadi apakah di setiap wilayah negara RI ini totally kebutuhan dokternya itu sebanyak itu? Karena kalau kita bicara 270 ribu dokter dengan 270 juta penduduk sebetulnya kita hanya kurang 90 ribu saat ini, bukan 140 ribu," tegasnya saat ditemui detikcom di Gedung Transmedia, Minggu (4/2/2024).

"Tapi kita melihat pertumbuhan penduduknya nanti, pertumbuhan penduduk dengan lulusan 92 FK kita ada lulusan 12 ribu per tahun, kalau ditambah 15 sebetulnya per tahun kita bisa melangkah pada sekitar 14 ribu per tahun dan itu dengan nilai 92 ditambah 15 FK tadi, kita sudah bisa menjawab kebutuhan dokter tiga tahun ke depan," sambungnya.

dr Adib kemudian menyentil masalah lain, alih-alih fokus memproduksi dokter, setiap calon menurutnya belum menyentuh bagaimana strategi mengenai tata kelola tenaga kesehatan, distribusi dokter, sampai kesejahteraan para dokter bila ditempatkan di wilayah terpencil.

NEXT: Komentar IDI dan Kemenkes soal 300 FK

dr Adib menilai pembukaan 300 FK seharusnya dikaji dengan kebutuhan masing-masing wilayah di Indonesia terkait SDM dokter. Artinya, perlu dibarengi pemetaan kemana lulusan dokter bisa berpraktik.

"Apa yang terjadi kalau dibuka FK tanpa melihat aspek kebutuhan atau ada pemetaan dengan kebutuhan tadi, maka yang terjadi adalah overload, apa konsekuensinya?" beber dr Adib.

"Ada nggak regulasi dari negara terkait dengan distribusi nakes, belum diucapkan para capres," tuturnya.

Dirinya juga mengingatkan kebutuhan dokter setiap berpraktik harus dibarengi dengan tenaga kesehatan lain atau tenaga kesehatan pendukung.

"Dokter nggak bisa bekerja tanpa perawat, dokter tidak bisa bekerja tanpa bidan dan lain-lain, sehingga bicara satu compartment dalam bentuk SDM kesehatan maka kita bicara dokter plus-plusnya tadi," sambung dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI dr Siti Nadia TarmizI belum berkomentar banyak mengenai wacana pembukaan 300 FK untuk mengatasi 'krisis' dokter.

"Kita tunggu programnya nanti ya ini kan masih usulan program masyarakat yang menentukan pilihan terbaik," tutur dia saat dihubungi Minggu (4/2).