JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan pendataan rumah-rumah yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor terpusat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pasalnya, BNPB menjadi lembaga yang akan menyalurkan bantuan untuk perbaikan rumah rusak sesuai kategori ringan, sedang, dan berat.

"Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB. Karena BNPB yang akan membayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini," kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca-bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan langsung di TVR Parlemen, Selasa (30/12/2025).

Nantinya, BNPB akan mengambil data dari pemerintah daerah (pemda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan data lain yang sudah dikumpulkan.

Adapun saat ini, pendataan rumah rusak masih dilakukan oleh banyak pihak.

"Kunci ini paling penting sekali. Mengambil data dari Pemda sudah ada, kemudian data dari BPS. Setelah itu divalidasi oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP perwakilan," ucap Tito.

Tito menjabarkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah melakukan rapat tiga kali melalui daring dengan Polri, Kejaksaan, hingga BPKP dan kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan hasil rapat itu, seluruh K/L siap mendukung. Data-data yang dikumpulkan pun akan bergerak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Nah, kalau ini cepat dapat data by name by address, tidak harus sampai lengkap, karena biarkan bergelombang, karena ada yang masih di daerah-daerah yang tidak tersentuh nanti akan nambah lagi. Secepatnya saja dapat, diverifikasi," jelas Tito.

Lebih lanjut Tito memerinci besaran bantuan yang akan disalurkan oleh BNPB untuk memperbaiki rumah yang rusak berdasarkan kategori.

Rumah rusak ringan akan diberi bantuan senilai Rp15 juta, rumah rusak sedang Rp 30 juta, dan rumah rusak berat Rp 60 juta.

"Untuk yang rumah berat indeksnya itulah Rp 60 juta. Berat ini termasuk yang hilang. Kita sudah melakukan pendataan, meskipun saya tahu bahwa Aceh juga mengajukan untuk indeksnya disamakan atau paling tidak mendekati indeks yang ada di dalam Qanun Aceh yang lebih tinggi," tandas Tito.